Sabtu, 16 Maret 2013

H. Hildi Hamid: Tokoh Peduli Kal-Bar


H. HILDI HAMID; TOKOH PEDULI PENDIDIKAN di KAL-BAR
Oleh : Jamani, S.Pd.I
                                                                        
                                                                       Pendahuluan

Sangat “berlebihan” jika judul tulisan ini dibaca bagi yang kontra terhadap kepemimpinan H. Hildi Hamid selama + 5 tahun di Kabupaten Kayong Utara, bahkan ada kaitannya (baca; prasangka) terhadap pilbup Kayong Utara 2013. Terlepas dari asumsi tersebut tulisan singkat ini dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan analisis dan fakta di lapangan.
Seiring dengan “waktu” kenapa baru sekarang tulisan ini diekspos blog ini, berdasarkan pengalaman (survei) penulis di lapangan, yakni  melihat kondisi orangtua siswa, meskipun itu tidak menggenapi, namun hal tersebut membuat penulis berfikir bahwa selama ini pendidikan gratis yang diprogramkan pemerintah sangat berkesan membantu orangtua siswa dalam pembiayaan sekolah anaknya. Orangtua/wali siswa tidak lagi dibebani tiap bulannya yang harus “wajib” bayar SPP, belum lagi Mid, ulangan sampailah ujian. Jangankan mau bayar biaya tersebut, uang jajan anak saja udah pusing tujuh keliling “ujar dari salah satu orangtua/siswa yang ditemui penulis (dok. 15 Oktober 2012).
Di sisi lain, sebagian kecil orang tua yang mampu tidak masalah pendidikan berbayar asalkan berkualitas outputnya, mahalpun bayarannya puas. Namun, berbeda halnya dengan paradigma masyarakat Kabupaten Kayong Utara pada umumnya. Mereka (baca; orangtua/wali) menyekolahkan anaknya belum berbicara pada tahap kualitas, akan tetapi ada istilah “syukur-syukur anak kami mau sekolah” yang gratis saja anak susah mau sekolah apalagi berbayar. Inilah kondisi pendidikan di Kabupaten Kayong Utara.
Dalam hal ini, penulis berupaya mencoba mencari berbagai sumber dan data-data empirik di lapangan. Kemudian penulis menggunakan ruang lingkup Kenapa Kal-Bar bukan hanya Kayong Utara, Karena satu-satunya Daerah Kalimantan Barat yang menerapkan Pendidikan Gratis dari sekolah dasar sampai menengah atas (baca SMA/MA/SMK) hanya Kabupaten Kayong Utara.
Berdasarkan pemikiran di atas, tulisan ini bertujuan tidak lain hanyalah untuk pengetahuan atau wawasan kependidikan sebagai studi tokoh yang peduli terhadap pendidikan. Selain itu juga sebagai contoh konsep seorang Bupati sekaligud tokoh yang sangat peduli terhdap pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar dapat diikuti pemerintah daerah lainnya untuk menerapkan kebijakan pendidikan gratis.
Implementasi Kebijakan
Sebuah pernyataan yang sangat populis yang ditulis pada lembaran himbauan Bupati Kayong Utara pada setiap buku mata pelajaran dan buku-buku lainnya yang berbunyi :
“Seiring berubahnya paradigma pendidikan dari wajib belajar menjadi hak bagi semua rakyat Indonesia. Pemerintah telah berupaya membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat di semua jenjang pendidikan. Kabupaten Kayong Utara saat ini merupakan Kabupaten dengan IPM tersendah di Kalimantan Barat yang harus ditingkatkan sehingga sejajar dengan Kabupaten lainnya”
Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah mengambil kebijakan dengan menggratiskan pendidikan kepada semua peserta didik  melalui penyediaan Dana Operasional Pendidikan (BOP). Dana tersebut digunakan untuk pakaian seragam dan buku teks pelajaran  pada semua jenjang pendidikan di luar dibiayai BOS. Kebijakan ini bertujuan agar dapat meringankan beban ekonomi masyarakat Kayong Utara sehingga orang tua peserta didik memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu Pemerintah mengharapkan dukungan semua pihak terutama orang tua peserta didik dalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk terus sekolah” (2009).

Berdasarkan pernyataan tersebut pada esensinya sebuah kebijakan yang dibuat tentunya berdasarkan pada analisis kebijakan cerdas, cermat dan bijaksana sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang berani meskipun Kabupeten yang baru berdiri. Namun  Analisis tersebut dilakukan tanpa mempunyai presentense untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan yang bermuara kepada kepentingan kelompok tapi yang paling nutama adalah untuk kepentingan masyarakat Kab. Kayong Utara.
Sebagaimana menurut Winarno (2007:31) ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan diantaranya, yakni a) fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas, b) sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodelogi ilmiah, c) analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkanya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.
Berkaitan dengan ini, Dunn (2000:1) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai “the process of producing knowledge of and in policy process” (aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan). Bila analisis kebijakan dikaitkan dengan pendidikan, maka menurut Tilaar dan Nugroho (2008:138) bahwa anlisis kebijakan pendidikan merupakan salah satu input yang penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan. Bahkan seterusnya program-program pendidikan yang telah diuji cobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan yang pada giliriranya akan lebih memperhalus atau mempertajam visi dan misi pendidikan.
Berdasarkan uraian mengenai pengertian analisis kebijakan sebagaimana dikemukakan di atas, Sebagai tokoh yang peduli terhadap pendidikan di Kabupaten Kayong Utara tentunya membutuhkan analisis yang cukup matang sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Bukan persoalan mampu dan tidak mampu, tapi spirit dan kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan tersebut.
Dalam hal ini, penulis mencoba memberikan sebuah penilaian objektif dengan batasan analisis plus-minus (kelebihan dan kelemahan) kebijakan pemerintah yang kaitanya dengan pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara. Analisis kebijakan tersebut berdasarkan telaah kritis isu-isu pendidikan sehingga menghasilkan sebuah pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan bukan karena suka atau tidak suka.
Kelebihan
Jika digunakan analisis Plus-Minus terhadap implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara, maka ada beberapa yang dapat diidentifikasikan sebagai faktor kelebihan dari pada kebijakan tersebut, yaitu: (1) Secara politis kebijakan pendidikan gratis telah dikenal luas oleh masyarakat dan merupakan kebijakan yang populis. (2) Kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari realisasi desentralisasi pendidikan.(3) Kebijakan ini mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak (masyarakat, LSM, Parpol, dan para pemerhati pendidikan).(4), dan partisipasi masyarakat (usia sekolah) semakin meningkat, sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah.
Kelemahan
Disamping adanya kelebihan sebagaimana yang dikemukakan di atas, kebijakan ini juga memiliki sisi kelemahan antara lain: (1) Sumber daya manusia yang masih belum memadai. Salah satu faktor keberhasilan suatu kebijakan selain di dukung oleh dana yang cukup tetapi juga harus ditopang oleh SDM yang handal.(2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. (3) masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan individu dan kelompok. (4) Pemerintah kurang memberikan ketegasan sehingga masih banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, terutama di desa-desa terpencil.(5) Belum meratanya sarana prasarana seperti gedung sekolah sehingga terjadi kelebihan siswa, sangat dimaklumi karena masih dalam membangun.
Kesimpulan
Berangkat dari analisis kebijakan di atas, maka yang dibutuhkan adalah kriteria efisiensi. Kriteria ini akan melihat sampai sejauh mana efisiensi atau manfaat yang diperoleh (benefit) dari pelaksanaan kebijakan. Jika dilihat dari kriteria yang melihat seberapa besar manfaat (benefit) yang dapat diperoleh, maka kebijakan pendidikan gratis menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat. Sehingga Penulis berpendapat bahawa kebijakan ini sangat positif/baik, dan agar kebijakan ini tetap terus dilaksanakan dan harus menjadi prioritas program utama bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara selanjutnya. Semoga !!!

0 comments:

Posting Komentar